KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Topik : KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

    Kebijaksanaan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam apalagi dalam kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk merubah keadaan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Kebijakan ekonomi juga harus dilakukan dengan sangat matang karena tidak bisa dengan secara langsung kita mengambil kebijakan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya.

Ahok Tuding Kebijakan Jokowi Tingkatkan Kemiskinan

Fauzan Hilal - 06 April 2015 16:07 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui jumlah penduduk miskin di Ibu Kota meningkat dari 371.700 ribu (3,72 persen) pada tahun 2013 menjadi 412,79 ribu orang (4,09 persen) pada tahun 2014.

 Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaha Purnama mengatakan, jumlah penduduk miskin itu tercatat hingga September 2014.  Meningkatnya jumlah penduduk miskin disebabkan tingginya inflasi 2014.

“Kami mengalami inflasi 8,95 persen,” kata Ahok, saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015).

 Ahok menuding kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM pada bulan November 2014 menjadi penyebab kenaikan harga barang dan jasa secara total. Di samping itu, pada 2014 pemerintah pusat juga menaikkan tarif dasar listrik (TDL). “Kedua kebijakan itu mendorong terjadinya kenaikan harga pada seluruh sektor ekonomi,” ujarnya.

 Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Musni Umar mengatakan, kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Banyaknya jumlah lulusan sekolah tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran semakin tinggi.

 Selain itu, warga yang datang dari daerah membuat angka kemiskinan di Ibu Kota sulit ditangulangi. “Kemiskinan di Jakarta tidak akan habis jika pemerintah tidak membangun lapangan pekerjaan,” katanya.

 Kemiskinan tidak dapat dianggap enteng, karena korelasinya pada tingkat kejahatan. Semakin banyak warga miskin, semakin rentan terjadi kejahatan. “Bagaimanapun mereka perlu makan untuk hidup,” ujarnya.

FZN

    Tercatat bahwa jumlah masyarakat miskin di ibu kota meningkat pada tahun 2014. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin di ibu kota diakibatkan karena terjadinya peningkatan inflasi di tahun 2014. Bahkan terjadinya peningkatan tingkat inflasi di ibu kota bukanlah wajar karena mencapai 8,95%. Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang menaikkan harga BBM yang menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi yang cukup tinggi bahkan kenaikan harga barang dan jasa yang melonjak tinggi sehingga masyarakat miskin pun tidak dapat berharap apa-apa dari hasil upah yang di dapat karena harga barang dan jasa yang melonjak tinggi. Pemerintah pusat juga menaikan tariff dasar listrik. Itu juga mempengaruhi tingkat inflasi dan masyarakat miskinpun tidak dapat menikmati listrik karena tarif dasar listrik yang cukup mahal. Kepentingan masyarakat harus diutamakan, banyak penduduk yang sekolah tapi tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan di ibu kota ini ditambah juga masyarakat daerah yang berdatangan ke ibu kota membuat lapangan kerja semakin sedikit.

     Presiden Joko Widodo harus menurunkan harga BBM agar barang atau jasa menjadi turun sehingga jumlah masyarakat miskinpun berkurang. Harga dasar listrikpun juga harus ikut turun agar masyarakat dapat menikmati listrik karena ada beberapa masyarakat yang pekerjaannya bergantung pada listrik. Pemerintah juga harus meningkatkan lapangan pekerjaan agar tidak semakin banyak yang menjadi pengangguran di ibu kota ini.

Daftar pustaka :
Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.
Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.
Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,
Kenari.

http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/06/381842/ahok-tuding-kebijakan-jokowi-tingkatkan-kemiskinan