PEMERINTAH LONGGARKAN KEBIJAKAN

TOPIK : ARAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

    Ada tiga kebijakan yang dibahas di tulisan ini, yakni kebijakan perdagangan luar negeri (PLN), kebijakan perdagangan dalam negeri (PDN), dan kebijakan investasi riil (pembentukan modal tetap). Tiga kebijakan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,  karena teori ekonomi konvensional mengajarkan  bahwa PLN (ekspor plus impor), pembentukan modal tetap (investasi), dan konsumsi rumah tangga merupakan tiga motor penggerak  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pertumbuhan  konsumsi rumah tangga berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDN. 

Kemendag Longgarkan Kebijakan L/C Eksportir Migas

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan untuk memberikan kelonggaran mengenai ketentuan ekspor menggunakan letter of credit (L/C) kepada para eksportir minyak dan gas (migas).

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menjelaskan, sejatinya pemerintah tidak mengkhususkan eksportir migas untuk mendapatkan kelonggaran tersebut. Namun pemerintah menghormati pemegang kontrak migas dengan memberikannya pengecualian.

"Enggak ada pengkhususan (kebijakan L/C). Tapi yang sudah punya kontrak sekarang ini kita hormati. Itu untuk migas ya. Di luar migas lain lagi," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (1/3/2015).

Menurutnya, dalam memberikan pengecualian tersebut pemerintah tidak sembarangan. Sebab, para kontraktor migas tersebut harus diaudit terlebih dahulu guna menghindari kontrak fiktif.

"Akan kita audit dulu (eksportir migas). Entar kan kita lihat, itu izinnya dilakukan pemerintah. Yang sudah ada kita hormati," tandas dia.

    Pemerintah Menteri perdagangan harus melakukan kebijakan dalam perdagangan migas mengenai ekspor migas dan memberi kelonggaran terhadap ekspor migas. Dan harusnya, pemerintah tidak mengkhususkan eksportir migas untuk mendapatkan kelonggaran tersebut. Namun harusnya pemerintah menghormati pemegang kontrak migas dengan memberikannya pengecualian. Membuat strategi untuk melakukan kebijakan ekonomi dalam perdagangan migas ini apalagi dalam hal ekspor. Pemerintah juga jangan melakukan pengkhususan terhadap eksportir migas. Pemerintah juga tidak dapat melakukan penegcualian begitu saja dan tidak sembarangan.

Daftar pustaka :

Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.

Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.

Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,

Kenari.

http://ekbis.sindonews.com/read/984089/34/kemendag-longgarkan-kebijakan-l-c-eksportir-migas-1427879844

INDUSTRI BAJA

TOPIK : INDUSTRI DAN INDUSTRIALISASI

     Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

    Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Industri Baja Sulit Tumbuh

Sumber : Koran Jakarta

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap persoalan krusial yang dihadapi oleh industri baja nasional segera berakhir. Pasalnya, masalah yang dihadapi oleh salah satu sektor usaha dari hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) tersebut membuat ia sulit tumbuh dan berkembang.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan dari beberapa kelompok industri prioritas yang disusun Kemenperin, industri baja masih terkendala pada beberapa masalah mendasar seperti pasokan bahan baku yang mana hingga saat ini masih bergantung pada impor.

Masalah lainnya juga ialah belum optimalnya pasar domestik belum stabilnya penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ini tentunya membawa dampak buruk bagi pelemahan daya saing. Di sisi lain, industri besi dan baja merupakan industri prioritas yang memegang peranan penting. "ungkap Saleh di Jakarta Rabu petang (6/5).

Indusrtri baja jelas dia merupakan pemasok bahan baku bagi industri galangan kapal, industri minyak dan gas, industri alat berat, otomotif, elektronika serta pendukung utama dalam pembangunan infrastruktur.

Seperti diketahui, Kemenperin tengah menyusun tiga kelompok industri prioritas nasional. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperjelas arah langkah ke depannya baik dalam hal pembinaan maupun pengembangan industri nasional.

Tiga sektor tersebut di antaranya, pertama, hilirisasi industri berbasis agro, minyak dan gas bumi (migas) serta bahan tambang mineral. Kedua, peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya manusia (SDM) pasar domestik dan ketiga, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Menurut Saleh, untuk meningkatkan daya saing sektor tersebut penguatan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) perlu ditingkatkan. "Kemenperin akan tetap mendorong dalam bentuk fasilitas kebijakan yang konstruktif," pungkas Saleh.

    

    Sektor usaha industri baja sulit untuk tumbuh dan berkembang karena masih terkendala pada beberapa masalah mendasar seperti pasokan bahan baku yang mana hingga saat ini masih bergantung pada impor. Masalah lainnya juga ialah belum optimalnya pasar domestik belum stabilnya penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI). Industri baja ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam Indonesia serta akan menurunkan daya saing terhadap negara lain.

    Pemerintah harus membuat strategi agar sektor usaha industry baja di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sehingga daya saing terhadap negara lain dapat meningkat. Meningkatkan kualitas perindustrian baja juga di Indonesia. Melakukan pembinaan terhadap perkembangan perindustrian baja.

Daftar pustaka :

Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.

Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.

Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,

Kenari.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/11947/Industri-Baja-Sulit-Tumbuh

EKONOMI HIJAU

TOPIK : PEREKONOMIAN HIJAU INDONESIA

    Ekonomi hijau adalah strategi pengembangan yang dapat menghindari suatu konflik antara tujuan-tujuan pengembangan lingkungan dan social. Strategi  pembangunan  nasional  harus  didasarkan  pada kekuatan,  hambatan  dan  tantangan masing-masing   negara   (OECD,   2012a).   Negara   maju, emerging  market,   dan   negara berkembang  mempunyai peluang  dan  tantangan  yang  berbeda  dalam  upaya meng‘hijau’kan pertumbuhannya,  tergantung  situasi  politis  dan  ekonomi  masing-masing  (OECD,  2011a).

Ekonomi Hijau, Konsep Pemerintah Melestarikan Lingkungan

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah memulai upaya mengontrol pertumbuhan penduduk ke dalam program nasional perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk dinilai dapat meningkatkan polusi.

Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menerbitkan sejumlah laporan teknis. Salah satunya adalah Urbanisasi, Demografi, dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Semarang pada September lalu.

"Berbagai dokumen kebijakan telah memberikan gambaran tentang pentingnya aspek kependudukan untuk diintegrasikan kedalam kebijakan perubahan iklim. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia saat ini yang akan meningkat terus di masa depan, bukan hanya sumberdaya yang potensial bagi Indonesia, tetapi juga punya dampak yang signifikan pada perubahan iklim," ujar Ketua Harian DNPI, Rachmat Witoelar.

Dinamika kependudukan juga dapat berkontribusi pada cepatnya pertumbuhan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut disebabkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di Indonesia.

Dalam acara jumpa pers Dinamika Kependudukan Pengaruhi Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (16/10), Rachmat juga menyampaikan solusi bagi masalah tersebut. Salah satunya melalui gerakan ekonomi hijau, yaitu mensyaratkan polusi yang dihasilkan oleh produk energi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi berkurang, meskipun tingkat pembangunan ekonomi terus meningkat.

Ekonomi hijau dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pembangunan ekonomi. Selain itu dengan cara mengurangi jumlah polusi yang dihasilkan dari produksi dan penggunaan energi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

"Pilihan untuk membangun ekonomi hijau bagi pembangunan Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika kependudukan sudah tidak bisa ditawar lagi bila pembangunan ekonomi kita ingin berlanjut," kata Rachmat.

Ketua Harian DNPI yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim ini menggambarkan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Rachmat menyebutkan, Pulau Jawa yang hanya sebesar tujuh persen dari luas wilayah Indonesia dihuni oleh 130 juta penduduk. Sedangkan sisanya menghuni luar Pulau Jawa.

     

      Pertumbuhan penduduk memang dapat membuat strategi perekonomian hijau di Indonesia menjadi gagal sebab pertumbuhan penduduk yang banyak akan menjadi polusi. Bahkan pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi iklim. Pertumbuhan penduduk harus dikontrol sebab semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk juga mengurangi sumberdaya yang potensial.

     Ekonomi hijau dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pembangunan ekonomi. Selain itu dengan cara mengurangi jumlah polusi yang dihasilkan dari produksi dan penggunaan energi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.  Pemerintah harus mencegah pertumbuhan penduduk di Indonesia agar perekonomian hijau di Indonesia dapat berkembang dengan sangat baik.

Daftar pustaka :

Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.

Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.

Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,

Kenari.

http://www.beritasatu.com/kesra/144651-ekonomi-hijau-konsep-pemerintah-melestarikan-lingkungan.html