Rabu, 11 Maret 2015

PENDAPATAN NASIONAL



Topik : STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN & KEMISKINAN

        Struktur produksi adalah bagian tersusun mengenai barang/produk yang belum jadi menjadi barang/produk jadi atau bisa disebut sebagai produk akhir. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima di seluruh masyarakat di suatu negara dan biasanya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Diminta Genjot Pendapatan Nasional

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Keuangan agar memaksimalkan pendapatan nasional untuk membiayai pos-pos program pembangunan.

"Jangan sampai negara ini gagal menggunakan seluruh sumber daya yang kita miliki dan gagal mengelolanya. Sehingga banyak sasaran pembangunan yang bisa dicapai tapi tidak bisa dicapai," kata Presiden seusai memberikan arahan kepada pejabat eselon I dan II Departemen Keuangan di Gedung Graha Sawala, Senin (23/1).

Sumber dana yang didapat, lanjut Presiden, akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Ini juga untuk membangun pendidikan, kesehatan dan pedesaan. Ia meminta jajaran kementerian Keuangan untuk berpikir secara inovatif dalam menggenjot pendapatan nasional.

Menurutnya, pendapatan yang diperoleh pemerintah baik dari setoran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorak Jenderal Bea dan Cukai harus merupakan setoran riil. Ia juga menegaskan agar target yang dibuat harus realistis dan mencerminkan potensi yang dimiliki.

Pada bagian lain, Presiden meminta departemen tersebut menjadi lembaga yang responsif, bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Ini akan tercermin dalam pencairan anggaran untuk pos-pos pembangunan yang berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Karena itu ia menyambut baik rencana Departemen Keuangan untuk melakukan penataan organisasi.
Sumber : Tempo

     
        Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau agar menteri keuangan meningkatkan pendapatan nasional yang sudah ditetapkan untuk membiayai program-program pembangunan. Sasaran pembangunan tidak tercapai. Pendapatan nasional dicapai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan masyarakat, pembangunan pendidikan untuk masyarakat yang tidak bisa sekolah, pembangunan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit atau daerahnya yang tidak terjangkau oleh rumah sakit. Presiden juga akan menerima rencana yang dibuat oleh departemen keuangan yang dilakukan untuk melakukan penataan organisasi demi melancarkan dan meningkatkan pendapatan nasional.
      Presiden harus meningkatkan pendapatan nasional untuk memaksimalkan program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Pemerintah harus berhasil menggunakan dan mengelola semua sumber daya yang kita miliki untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sasaran pembangunan harus bis dicapai. Presiden dhimbau memikirkan rencana untuk meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil seperti membangun pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan desa desa bagi masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak. Menteri keuangan membuat target yang dibuat harus realistis dan mencerminkan potensi yang dimiliki. Departemen keuangan segera melakukan penataan organisasi.

Daftar pustaka :

Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.
Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.
Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,
Kenari.

http://www.tempo.co/read/news/2006/01/23/05672807/Menteri-Keuangan-Diminta-Genjot-Pendapatan-Nasional

Selasa, 10 Maret 2015

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN MENGECIL



Topik : Peta Perekonomian Indonesia

         Setiap daerah memiliki mata pencaharian sesuai dengan ciri daerah mereka masing-masing. Mata pencaharian penduduk biasanya berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, pertambangan. Mata pencaharian juga biasanya berhubungan dengan jasa, transportasi, pariwisata dll.
       Di dalam perbandingan tenaga kerja, peluang tenaga kerja wanita untuk terlibat di pasar tenaga kerja masih rendah dibandingkan peluang tenaga kerja wanita. Tingkat pengangguran di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu berdasarkan (1) lapangan pekerjaan; (2) status pekerjaan; dan (3) jenis pekerjaan. Di era globalisasi ini lapangan kerja semakin sedikit dan semakin banyak dibutuhkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pekerjaan yang didapatkan pun terkadang belum dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

BPS Sebut Kontribusi Sektor Pertanian ke PDB Semakin Mengecil

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode 2003-2013, kontribusi di sektor pertanian pada produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurun dari 15,19 persen menjadi 14,43 persen. Padahal, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tinggi yakni 38,07 juta orang.

"Pertumbuhan di sektor pertanian masih di bawah sektor lainnya. Padahal, jumlah tenaga kerja paling banyak ada di sektor ini," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono dalam sosialisasi hasil ST2013 dengan tema "Kita Manfaatkan Hasil ST2013 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani" di Jakarta, Selasa (12/8).

Di sisi lain, impor produk pertanian pada periode 2003-2013 masih besar dari US$ 3,34 miliar melonjak menjadi US$ 14,90 miliar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dengan fokus utama pada kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kepala BPS Suryamin mengharapkan, hasil Sensus Pertanian yang dilaksanakan sepanjang 2013 (ST2013) dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintahan mendatang. Pasalnya, banyak pelaku di sektor pertanian yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase 34,6 persen dari jumlah tenaga kerja, sedangkan kontribusi terhadap PDB sebesar 15 persen. Sektor pertanian harus dapat perhatian besar demi kesejahteraan masyarakat dan petani," katanya.

Suryamin memaparkan, pencacahan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan tiga hal yakni target pemberian subsidi, penentuan sentra produksi, dan perbaikan infrastruktur pertanian. "Ini juga penting terhadap perubahan harga yang terjadi, yang hasilnya kami rilis di awal bulan," katanya.

BPS merilis hasil ST2013 dengan hasil bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian saat ini sebanyak 26,14 juta atau menurun 16,32 persen dibandingkan hasil sensus pertanian tahun 2003 (ST2003) yang tercatat 31,23 juta rumah tangga. Diketahui, pengertian rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggotanya minimal mengusahakan kegiatan pertanian. Cakupan kegiatannya meliputi enam subsektor, yakni tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Motif usaha yang dijalankan tidak harus untuk keuntungan finansial. Bisa juga hanya pemenuhan pangan keluarga, atau kerap disebut usaha pertanian subsisten seperti yang lazim dijumpai pada subsektor tanaman pangan.

BPS memastikan bahwa sebagian besar rumah tangga usaha pertanian yang ada saat ini mengusahakan tanaman padi dan palawija. Ditaksir jumlahnya bisa mencapai 70-75 persen dari total rumah tangga pertanian. Adapun, subsektor tanaman pangan terlihat mendominasi usaha pertanian di Indonesia. ST2013 mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di subsektor tanaman pangan dan peternakan masing-masing sebanyak 17,73 juta dan 12,97 juta rumah tangga.

"Subsektor perikanan tercatat paling sedikit. Jumlah rumah tangga usaha budidaya ikan sebanyak 1,19 juta rumah tangga, sedangkan penangkapan ikan 0,86 juta," ucapnya.

Lebih lanjut, penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar hasil ST2013 dibandingkan ST2003 terjadi di subsektor hortikultura yang mencapai 6,34 juta rumah tangga atau 37,4 persen. Sedangkan, kehutanan mengalami penurunan paling rendah hanya 450.800 rumah tangga atau sebesar 0,66 persen. Sedangkan, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum hasil ST2013 tercatat sebanyak 4.209 perusahaan, dan usaha pertanian lainnya sebanyak 5.982 unit. Berdasarkan hasil ST2013, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu 4,98 juta rumah tangga dan disusul Jawa Barat.

"Dibandingkan hasil ST2003, pada ST2013 peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak terletak di Provinsi Papua dengan pertumbuhan rumah tangga usaha pertanian sebanyak 158.160 rumah tangga atau sebesar 56,38 persen. Sementara penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan penurunan 1,48 juta rumah tangga atau sebesar 25,65 persen," papar Suryamin.

Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari 98,53 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 55,33 persen atau sebanyak 14,25 juta merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 44,67 persen (11,50 juta rumah tangga). Adapun rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian hasil ST2013 adalah 853.000 meter persegi, atau naik 144,51 persem dibandingkan hasil ST2003 yang tercatat sebesar 351.00 ribu meter persegi. Untuk pulau Jawa, rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian adalah sebesar 1,94 ribu meter persegi, sedikit lebih tinggi dibandingkan lahan bukan sawah yang sebesar 1,81 ribu meter persegi. Sedangkan, di luar pulau Jawa rata-rata luas lahan bukan sawah sebesar 11,64 ribu meter persegi, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan lahan sawah yang tercatat sebesar 2,05 ribu meter persegi.

Untuk informasi, sensus pertanian di Indonesia telah dilaksanakan selama lima kali, yaitu pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Sensus pertanian yang ke-6 dilakukan pada tahun 2013 dengan tema "Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik".

Sumber:Suara Pembaruan

       

      Kontribusi di sektor pertanian pada produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurun padahal jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tinggi. Pertumbuhan di sektor pertanian masih tergolong lebih rendah daripada sektor lainnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor lainnya lebih tinggi daripada tenaga kerja di sektor lainnya. Disisi lain juga impor produk dari sektor pertanian tergolong masih tinggi tetapi meskipun begitu masyarakat yang bekerja di sektor pertanian tetap berada dibawah garis kemiskinan. Tinggal bagaimana cara pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarkat yang berada di bawah garis kemiskinan.
     Sektor pertanian adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja. Sektor pertanian harus mendapat perhatian lebh besar. Pemerintah harus melakukan tiga hal yakni target pemberian subsidi, penentuan sentra produksi, dan perbaikan infrastruktur pertanian demi memperbaiki sektor pertanian.  Jumlah rumah tangga usaha pertanian saat ini menurun. Rumah tangga usaha pertanian harus ditinggkatkan kemakmurannya karena sebagian besar anggota keluarga bergantung pada pertanian. Jumlah usaha rumah tangga budidaya ikan tercatat paling sedikit tetapi keluarga yang hidupnya didekat laut pasti hanya bisa bergantung pada budidaya ikan. Jumlah usaha rumah tangga terbanyak berada di provinsi papua karena masyarakat papua biasa bergantung pada pertanian dan kehidupan keluarganya pun bergantung pada pertanian. Apalagi di daerah papua terdalam pasti hanya dapat mengandalkan pertanian dan mereka tidak bekerja kantoran seperti masyarakat modern pada umumnya.

     Pemerintah diharapkan meningkatkan kontribusi di sektor pertanian karena banyaknya jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani. Pemerintah memikirkan bagaimana caranya agar pertumbuhan di sektor pertanian meningkat. Pemerintah juga diharapkan mengambil tindakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Diperlukan kebijakan dengan fokus utama pada kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Memberikan perhatian yang besar kepada para petani. Pemerintah melakukan tiga hal yakni target pemberian subsidi, penentuan sentra produksi, dan perbaikan infrastruktur pertanian. Fokus kepada kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.  Pemerintah juga harus lebih memperhatikan masyarakat seperti di papua karena di daerah mereka kurang mendapatkan perhatian.
      Bahkan pemerintah tidak hanya memperhatikan sektor pertanian tetapi juga sektor budidaya ikan, kehutanan, pertambangan dll. Memberikan kesejahteraan kepada para nelayan, para peternak dsb agar kesejahteraan dapat dirasakan semua masyarakat.

Daftar pustaka :
Pasaribu Rowland Bismark Fernando. 2012.
Bahan Ajar Perekonomian Indonesia.
Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma,
Kenari.


http://www.beritasatu.com/ekonomi/202110-bps-sebut-kontribusi-sektor-pertanian-ke-pdb-semakin-mengecil.html